Berbagi Praktik Baik dan Berjejaring untuk Mencapai SDGs

Kelas SDGs ke-3 yang bertajuk “NCD, Pandemi, dan Perempuan” kembali dilaksanakan pada tanggal 7 & 8 Desember 2020. Pada hari kedua, pembahasan dilanjutkan mengenai perluasan capaian program pembangunan melalui kolaborasi dan pemetaan pemangku kepentingan. Diskusi panel kali ini dihadiri oleh Ibnu Haykal selaku Program Officer NCD Alliance Indonesia dan Marzalena Zaini selaku Project Manager Yayasan Plan International Indonesia.

Sesi diskusi dimulai dengan permasalahan kesehatan di Indonesia, khususnya Penyakit Tidak Menular (PTM), yang semakin mengancam kesehatan masyarakat. Menurut data Litbang Kemenkes RI, PTM adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan angka 69,9% pada tahun 2017. Hal ini umumnya terjadi karena kurangnya aktivitas fisik, kurangnya konsumsi sayur dan buah, obesitas, merokok pada usia muda, serta konsumsi alkohol. Tren pun menunjukkan adanya kenaikan prevalensi PTM usia muda dengan rentang usia 10-14 tahun.

Perlu diperhatikan pula bahwa prevalensi PTM di Indonesia berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hasil Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stroke berada pada angka 10,9% secara nasional, dengan angka terendah 4,1% untuk provinsi Papua dan tertinggi 14,7% untuk provinsi Kalimantan Timur. Angka prevalensi nasional ini pun mengalami kenaikan dari 7% pada tahun 2013. Maka dari itu, diperlukan inisiatif-inisiatif atau program intervensi yang mendorong lokalisasi dalam pencapaian targetnya, seperti yang diamanatkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs).

Pentingnya Inisiatif berbasis Lokal

Perbedaan prevalensi PTM di tiap provinsi menandakan berbedanya karakteristik dan gaya hidup masyarakat di tiap daerah. Menyadari hal ini, pemerintah telah menetapkan diperlukannya partisipasi aktor pembangunan non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dalam perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD). Akan tetapi, dalam praktiknya, organisasi masyarakat sipil masih belum terintegrasi secara penuh dengan rencana kerja dan kinerja pemerintah. Padahal, organisasi masyarakat sipil, khususnya pada bidang PTM, sudah lebih dulu melakukan kegiatan yang bersifat akar rumput. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil akan menjadi aset dalam usaha pencapaian RAD karena pemahaman isu berdasarkan konteks lokal yang lebih mumpuni.

Merangkul pemangku kepentingan di daerah juga menjadi penting karena sumber daya yang dimiliki di tiap daerah sangat variatif. Sehingga, dalam usaha untuk menyelesaikan isu berbasis lokal perlu dilakukan issue mapping dan key stakeholder mapping. Dengan issue mapping yang jelas serta key stakeholder mapping, organisasi bisa menentukan dengan detail isu apa yang ingin dipecahkan dan memilah pemangku kepentingan mana saja yang dapat diajak untuk menjalin kemitraan berdasarkan rekam jejaknya. Dengan memahami kinerja pemangku kepentingan lokal dan celah-celah yang bisa diisi, maka perubahan dan pembangunan akan dapat diakselerasi.

Teknologi sebagai Solusi

Namun, upaya untuk merangkul pemangku kepentingan maupun melakukan kegiatan di daerah seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang diangkat, misalnya, sering terkendala oleh terbatasnya sumber daya. Hal ini sebetulnya dapat diatasi dengan pemanfaatan Information and Communications Technology (ICT) yang  lebih terjangkau dan mudah digunakan. Mempromosikan kerja organisasi pun dapat dilakukan melalui kanal YouTube, akun Instagram, dan bahkan TikTok yang dewasa ini gandrung digunakan oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, ICT atau sosial media juga dapat membantu organisasi akar rumput dalam berjejaring dan saling berbagi praktik baik. Melalui sosial media, organisasi akar rumput di daerah paling timur Indonesia dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan organisasi akar rumput lain di daerah paling barat Indonesia tanpa harus bertemu secara langsung. Penggunaan teknologi semacam ini akan sangat membantu terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukannya pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas.

TRACK SDGs sebagai Platform Berjejaring

TRACK SDGs hadir sebagai platform yang berupaya untuk menghubungkan berbagai sektor untuk saling terhubung dan memaksimalkan potensinya dalam implementasi SDGs. TRACK SDGs menjembatani hubungan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, sektor bisnis, serta akademisi. Upaya ini dilakukan mengingat masih kurangnya pelibatan aktor pembangunan nonpemerintah secara bermakna. Padahal, pencapaian target SDGs yang cukup ambisius tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah saja. 

Melalui TRACK SDGs yang dimaksudkan sebagai knowledge hub isu-isu pembangunan, aktor-aktor pembangunan dapat saling mengetahui inisiatif yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah di wilayah lain. Melalui fitur berbagi cerita, aktor-aktor yang bergabung diharapkan juga dapat saling menginspirasi dan bertukar solusi terhadap permasalahan yang serupa. #CeritaSatuTujuan dan #PantauSDGs merupakan tagline dari TRACK SDGs.

Berbagi praktik baik dan berjejaring merupakan aspek vital untuk mencapai target SDGs. Terus berubahnya keadaan dunia mengakibatkan turut berubah pula masalah-masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya. Teknologi yang dianggap sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai alat pemecah masalah. Kemajuan ICT yang pesat ditambah dengan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif semestinya dapat membantu mengatasi permasalahan sosial dan mengakselerasi pencapaian target SDGs.

 

Penulis: Puput Pradani, Fachrial Kautsar



Organisasi Penyelenggara: TRACK SDGs, OXFAM, AILabs
Lokasi Kegiatan: Zoom

Masuk