Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil Mencegah Prevalensi Stunting Memburuk di Tengah Pandemi

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyatakan prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan. Pada 2013, prevalensi stunting mencapai 37,2 persen, kemudian turun pada 2018 menjadi 30,8 persen. Sementara pada 2019, angka itu kembali turun menjadi 27,7 persen. Namun, angka ini belum mencapai target 14 persen yang ditetapkan WHO. Artinya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengatasi stunting.

Kemunculan pandemi COVID-19 mengobrak-abrik tatanan pangan dunia serta mempengaruhi pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs), seperti penurunan prevalensi stunting yang masuk ke dalam tujuan SDGs 2, yakni pengentasan kelaparan, pemenuhan ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta peningkatan pertanian yang bekelanjutan.

Semasa pandemi, lebih dari dua juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari tujuh juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Estimasi UNICEF menunjukkan tanpa tindakan yang tepat waktu, jumlah anak di bawah lima tahun yang dengan stunting atau kekurangan gizi akut di dunia dapat meningkat sekitar 15 persen tahun ini akibat COVID-19. 

Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

Seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perbandingan data terkait penderita stunting sebelum dan selama pandemi menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi anak berisiko stunting sebesar 4,3%. Asumsinya, peningkatan ini disebabkan adanya keterbatasan akses terhadap konsumsi dan pelayanan kesehatan selama pandemi.

Di tengah pandemi COVID-19, segala aspek kehidupan cenderung mengarah pada situasi normal baru.             Imbauan pemerintah agar masyarakat bekerja di rumah (working from home), menjaga jarak fisik, serta kebijakan beberapa pemerintah daerah membatasi kegiatan di keramaian membuat perubahan situasi baru dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

Petani dan produsen makanan harus menyesuaikan mekanisme produksi dan pasokan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19, khususnya di wilayah dengan banyak kasus positif.

Mobilisasi bahan pangan mengalami beberapa penyesuaian karena perubahan jalur pasokan lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan daring, menyesuaikan preferensi konsumsi yang bergeser karena pembatasan jarak fisik. Kondisi ini memerlukan penyesuaian strategi kebijakan di semua lini untuk menjamin ketahanan pangan.

Peran Pemerintah Mencegah Stunting

Data Bappenas menunjukkan korelasi positif antara wilayah dengan kasus COVID-19 dengan prevalensi stunting yang tinggi. Pasalnya, penerapan kebijakan pembatasan sosial di beberapa wilayah juga menghambat intervensi stunting dan gizi yang biasa dilakukan, seperti melalui penyelenggaraan posyandu dan kelas ibu hamil. Karenanya, ketahanan pangan di tingkat keluarga seharusnya menjadi pintu masuk utama pemerintah dalam penanganan stunting di suatu wilayah.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri dalam webinar bertema “Kesiapan Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Prioritas Penurunan Stunting", pada 29 April 2020 lalu mengingatkan pemerintah daerah bahwa stunting merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang sebaiknya terus berjalan tanpa pengalihan anggaran. Pernyataan ini disampaikan mengingat adanya kebebasan Pemda merealokasi APBD untuk penanganan COVID-19. Alih-alih merelokasi APBD, pemerintah daerah dituntut kreatif dan berinovasi dalam mencari metode intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

Aisyiyah, sebuah organisasi masyarakat sipil yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, memberi contoh praktik baik penanganan stunting di masa pandemi. Didukung oleh program MAMPU, Aisyiyah mengedukasi kader secara daring melakukan pendampingan keluarga melalui pendidikan dan pemberian bahan makanan pendamping ASI dari bahan pangan lokal. Aisyiyah juga ikut memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui pemberian bibit tanaman dan ikan untuk memastikan asupan gizi keluarga, selain juga terlibat dalam pengadaan bahan makanan yang sulit didapat selama pandemi. 

Peran Masyarakat Sipil

Inovasi lain yang dilakukan masyarakat sipil dalam memastikan ketersediaan pangan juga turut dilakukan di beberapa wilayah lain, seperti: 

1. Pesantren Ekologi At-Thariq

Tidak hanya didirikan untuk mendalami agama, pondok pesantren di Garut, Jawa Barat, ini mengajarkan santri mengkaji berbagai persoalan agraria dan lingkungan. Nissa Wargadipurra, penggagas pesantren, mendampingi petani dan para santri bercocok tanam secara organik. Tanaman tani disesuaikan dengan kebutuhan keluarga untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat individu.

2. Indonesia Berkebun

Komunitas yang tersebar di 30 kota dan 8 kampus ini mempromosikan program urban farming melalui media sosial. Urban farming mengubah lahan tidur di kawasan perkotaan menjadi lahan pertanian atau perkebunan yang lebih produktif, sehingga menjamin ketahanan pangan individu. 

Pandemi COVID-19 sesungguhnya memperjelas hubungan ketersediaan pangan dengan penanganan stunting. Karenanya, pemerintah perlu menyediakan kebijakan dan intervensi yang jelas untuk memastikan pandemi tidak memperburuk ketahanan pangan di tingkat nasional maupun keluarga yang kelak juga berpengaruh pada kebutuhan gizi anak.



Penulis: Audrey Artanta, Ika Kartika Febriana, Amru Sebayang
Enumerator:

Masuk