Suara Kaum Muda dalam Pembangunan

Januari hingga Maret 2021, TRACK SDGs melakukan survei online untuk mengetahui keterlibatan kaum muda dalam pembangunan. Sebanyak 390 responden berusia 16-30 tahun mengisi survei tersebut.

Mayoritas responden (74,9%) sangat setuju bahwa kaum muda perempuan sudah memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan akses ke pendidikan, ekonomi, dan politik. Namun, 4,4?n 3,8% responden merasa tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Meskipun mayoritas merasa bahwa akses bagi kaum muda dan laki-laki ke berbagai bidang sudah setara, banyak yang menyinggung soal ketimpangan akses di berbagai daerah di Indonesia. 

“Buat pemerintah agar lebih memperhatikan kaum muda yang di pelosok. Saya pernah bertugas di daerah yang tidak memiliki jaringan, akses internet, bahkan listrik sekalipun. Bagaimana kaum muda akan berkembang kalau keadaan dan sarana infrastruktur tidak mendukung?”

(Komentar dari salah satu responden perempuan yang tinggal di luar Jabodetabek, tetapi masih di Indonesia bagian barat)

Mayoritas responden juga mengatakan bahwa pendidikan yang berkualitas bisa diakses oleh setiap kaum muda di Indonesia. Sebanyak 54,1?n 21,3% sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 19,2?n 5,4% tidak setuju dan sangat tidak setuju. Beberapa komentar mereka yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut lebih menyoroti soal kebutuhan akan kurikulum pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan di dunia kerja. 

“Saya berharap pemerintah mampu memperbaiki kurikulum pendidikan yang lebih praktikal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan di jenjang atau fase kehidupan yang akan datang, seperti menambahkan kelas-kelas tertentu (psikologi dan manajemen keuangan). Selebihnya, saya berharap pemerintah lebih mampu untuk mengumpulkan atau melibatkan anak muda dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat meningkatkan passion, sehingga dapat dikembangkan menjadi karir, dan memberikan lebih banyak peluang pekerjaan untuk pemuda-pemuda yang berbakat dalam bidang apapun.”

(Komentar dari salah satu responden perempuan yang tinggal di luar Jabodetabek, tetapi masih di Indonesia bagian barat)

Komentar salah satu kaum muda tersebut sejalan dengan cukup tingginya persentase responden yang tidak setuju bahwa kurikulum pendidikan yang didapatkan selama ini membantu kaum muda dalam mengembangkan dirinya. Sebanyak 40% responden setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 39,7% menyatakan tidak setuju. 

Cukup banyak juga kaum muda yang mengeluarkan keluh-kesahnya soal kesulitan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 43,6% responden setuju bahwa pemerintah sudah memberikan akses yang cukup bagi kaum muda untuk meningkatkan keahlian yang dibutuhkan dalam melamar pekerjaan, sementara 37,9% tidak setuju. 

“Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan kaum muda kesempatan dan pembekalan dalam rangka menghadapi masa depan, serta suara kita didengar. Kalau bisa, pemerintah membentuk organisasi pemuda yang aktif guna mempersiapkan dan menambah soft skills kita di setiap daerah.”

(Komentar dari salah satu responden perempuan yang tinggal di Jabodetabek)

Persepsi kaum muda soal pelibatan mereka di dalam kerja-kerja pembangunan pemerintah juga tampaknya masih minim. Mayoritas responden (47,4%) tidak setuju bahwa kaum muda sudah dilibatkan secara maksimal oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan, terutama yang secara khusus menyasar kaum muda. Mereka (38,7%) juga tidak setuju bahwa kaum muda sudah diberikan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kaum muda.

Selain diminta untuk memberi ruang keterlibatan bagi kaum muda untuk mengekspresikan pendapat dan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, pemerintah juga diharapkan memperhatikan kesenjangan kaum muda di berbagai daerah karena tidak semuanya memiliki akses yang setara.

“Saya berharap adanya Youth Panel pada masing-masing fokus isu dan memberikan tempat bagi panel tersebut dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah sebagai bukti nyata pelibatan pemuda dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan.”

(Komentar dari salah satu responden perempuan yang tinggal di Jabodetabek)

Dari survei ini, setidaknya ada empat isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan kaum muda. Pertama, mayoritas responden (51%) tidak setuju bahwa kebijakan yang ada di Indonesia sudah melindungi kaum muda dari ancaman kekerasan baik di ranah privat, publik, maupun dunia maya. Kedua, persentase kaum muda yang tidak setuju (36,4%) bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang baik, hampir sama dengan yang setuju (40,8%). Ketiga, mayoritas responden (34,6%) tidak setuju bahwa kaum muda di seluruh Indonesia sudah memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. 

“Untuk pemerintah pusat ataupun daerah dapat memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana akses internet yang merata terutama di daerah pelosok, sehingga penyampaian kebijakan yang dikeluarkan dapat diketahui setiap kalangan.”

(Komentar dari salah satu responden laki-laki yang tinggal di Indonesia Bagian Tengah)

Yang keempat dan tidak kalah penting, kewajiban pemerintah dalam menunjang minat kaum muda di bidang wirausaha sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Mayoritas responden menjawab bahwa penyediaan balai latihan kerja merupakan yang paling dibutuhkan untuk menunjang minat mereka (26,7%), diikuti dengan penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping (15,9%), penyediaan inkubator wirausaha (9,7%) dan penyediaan pendanaan (9,2%).

“Semoga lebih maksimal dalam hal pendampingan, lokakarya, maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pemuda.”

(Komentar dari salah satu responden perempuan yang tinggal di luar Jabodetabek, tetapi masih di Indonesia bagian barat)

Untuk mengetahui lebih lanjut soal hasil survey, teman-teman bisa mengaksesnya di sini.



Penulis: Ika Kartika Febriana
Enumerator:

Masuk